I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Masyarakat

Tanah WarGa DISULAP Menjadi Bengkok, Kasun Tarokan Lawan Putusan Pengadilan

Sabtu, 30 April 2016 - 22:37:18 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Masyarakat - Dibaca: 624 kali

Kediri – m9Tera News - Permasalahan berubahnya tanah warga (yasan) Dusun Bangkerep Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri memanas. Sikap masa bodoh Oknum Kepala Dusun ( Kasun) bangkerep Desa Tarokan Kecamatan Tarokan Kabupaten Kediri dan ditengarai adanya unsur permainan tingkat tinggi yang kental tidak bisa dipisahkan dari permasalahan tersebut. Karena secara sitimatis berani melawan putusan Pengadilan Negeri (PN) Kediri. Berawal dari gugatan yang di layangkan Ibu Yatini, tinggal di Desa Kedungsari, Tarokan kepada Siswandi bin Sapari, DKK yang juga menjabat Kasun Bangkerep, Tarokan, Kediri.Merasa memiliki lahan tanah warisan dari orang tuanya (mantan Kepala Desa Tarokan) seluas kurang lebih 17.530 Meter persegi di Dusun Bangkerep, telah beralih status menjadi tanah bengkok Desa Tarokan. Padahal berdasarkan hasil sidang putusan pengadilan negeri Kabupaten Kediri nomer : 26/Pdt.G/2009/ PN. Kdi. yang diketuai Majelis Hakim I.Gede Mayun, SH. MH, Hakim anggota Teguh Sarosa,SH.MH, Wiryatmi, SH.MH dan Panitera Pengganti Lilik E.lestari, SH, tanggal 22 juli 2009 dimana pihak kesatu sebagai penggugat mengajukan perdamaian dengan pihak kedua sebagai tergugat dalam sidang tersebut telah terjadi kesepakatan bersama. Dalam kesepakatan tersebut salah satu isinya, pihak kesatu (yatini) meminta pihak kedua (siswandi dan umi kalsum)untuk minta harta peninggalan berupa A. sebidang tanah sawah seluas 17.530 M2 terletak didusun Bangkerep, Desa Tarokan dan B.tanah pekarangan di dusun Bangkerep, Desa Tarokan seluas 186 RU. Dalam sidang terjadi kesepakatan, dimana pihak kesatu akan memberi kompensasi perdamaian sebesar 25juta dibayar lunas kepada pihak kedua dan piahk kesatu mengakui bahwa tanah seluas 86 ru (1216 M2) yang terletak di Dusun Bangkerep adalah hasil pembelian dan sisa tanah 82 ru adalah milik pihak kesatu tetap diserahkan kepihak kedua. Tapi pada berita acara sita eksekusi Nomer: 09/2014/26/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal 27 nopember 2014 Jjuru Sita Pengganti Sutrisno yang didampingi dua orang saksi dari Pengadilan bersama dengan petugas Badan pertanahan Nasional Kabupaten Kediri sebanyak tiga orang mendatangi balai Desa Tarokan, Kecamatan Tarokan Kediri di temui Supadi. SE selaku Kades Tarokan "Siswandi" dan Camat Tarokan "Suherman". Kepada ketiga orang tersebut (Supadi, Siswandi, Suherman) memberitahukan maksud dan tujuan kedatangannya untuk melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomer : 09/2014.26/Pdt.G/2009/PN. Kdi tanggal 19 nopember 2014, yaitu untuk melaksanakan sita eksekusi (Eksecutorial Beslag) berdasarkan Akta Perdamaian Pengadilan Negeri kediri No: 26/Pdt.G/2009/PN.Kdi tanggal 22 juli 2009. Tapi kepala desa Tarokan Supadi. SE berani menyatakan bahwa tanah yang di maksud tidak jelas keberadaannya, karena identitas tanah tersebut tidak menyatakan secara jelas dan pasti mengenai persil, klas Tanah dan batas-batasnya. Saat di lokasi eksekusi Supadi yang di dampingi Siswandi dan Suherman, Supandi.SE (Kepala Desa) menyatakan bahwa tanah yang ditunjuk pihak pemohon eksekusi sebagai obyeknya adalah merupakan tanah bengkok kepala dusun Gebangkerep dan Kaur Pemerintahan, yang dikelola oleh Kaur Umum Desa Tarokan dengan menunjuk bukti pemberitahuan pajak terhutang tanah tersebut dan buku Trawangan Desa. Dengan keterangan dan bukti yang ditunjukan dari perangkat desa eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Hasil investigasi team dengan meminta keterangan saksi saksi serta tokoh masyarakat dusun bangkerep yang tidak mau disebut namanya serta dari Pengumuman data fisik. Dan data yuridis Nomer :826/BPN-P dan PT tanggal 27 juli 2007 kabupaten kediri menyatakan tanah obyek sengketa bukan merupakan tanah bengkok desa tarokan karena merupakan tanah/sawah Yasan/klas S2, persil nomer 65A, Petak 04/014, Luas 17530. Sabtu, 30 April 2016 sekitar jam 12.00 , tanah yang disengketakan tersebut diduduki oleh ahli waris yang yang syah atas persetujuan seluruh warga Gebangkerep, alasan mereka cukup beralasan, karena berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomer : 09/2014.26/Pdt.G/2009/PN. Kdi tanggal 19 nopember 2014, tanah tersebut dengan syah milik ahli waris. Hal ini di sampaikan oleh salah satu tetua Desa tersebut kepada m9nTera News, “kami seluruh warga desa mendukung atas penancapan bener ini, kareena selain karena putusan Pengadilan itu, kami saksi hidup menjadi saksi, bahwa tanah yang disengketan itu milik Mbah Yatini.” Ujar Pak Rt. Ditempat terpisah hal ini juga diakui oleh penyewa sawah Pak Sudiro, menurutnya, jika memang itu milik Mbah Yatini, saya manut saja. Yang jelas kami tidak tahu permasalahan tersebut. Intinya kami menerima tawaran pak Wo (Siswandi.red) melanjutkan dari persepakatan orang tua saya sejak tahun 2008 dengan Pak Sapari orang tua Pak Siswandi. Tapi saya baru menyawa sawah itu baru 6 tahun kepada Pak Siswadi, dengan biaya sewa sekitar Rp. 36.000.000 / tahun. Saya manut saja kok mas, agustus nanti rencana tanaman tebu akan saya panen”. Jelas Sudiro. Purwoko SH selaku Penasehat Hukum Penggugat mengatakan, masalah ini mengandung intrik2 tingkat tinggi, “sudah jelas Kamituwo (Siswadi.red) mengingkari janji, kesepakatan yang telah disepakati dengan sengaja dikaburkan dan mangkir tidak melaksanakan Putusan Pengadilan. Hal ini tidak bisa dibiarkan. Jika Pemerintah Daerah Kediri tidak turun tangan, saya khawatir akan terjadi anarkis dan terjadi pembodohan pada masyarakat. Bagaimana tidak, jelas-jelas putusan Pengadilan Kediri telah inkrah, jadi warga Negara wajib hukumnya menjalankanya. Jangan melakukan pengkaburan seperti ini.” Purwoko menuturkan. (Mahmud/iRFAN)




Komentar : 0

Isi Komentar :

Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)