I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Pendidikan

Demo, Aktivis Kediri Tuntut Komite Sekolah Dibekukan

Jumat, 13 Juli 2018 - 20:08:00 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pendidikan - Dibaca: 460 kali

Kediri,m9nTera=Puluhan aktivis Ikatan Pemuda Kediri demo di depan Kantor UPTD Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Kediri, Jumat (13/7/2018). Mereka mengkritisi carut-marutnya Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA sederajat tahun 2018.

Supriyo, SH. Mhum, selaku koordinator aksi mengatakan, pihak propinsi tidak menerbitkan aturan prosedural PPDB online, baik prosedur penganggaran maupun teknik penerimaan. Sehingga, banyak pelajar berprestasi di Kota Kediri yang tidak memiliki kesempatan bersekolah di lembagan pendidikan favorit di tempat tinggalnya. Tetapi sebaliknya, siswa dari luar daerah dengan tingkat Sumber Daya Manusia (SDM) di bawah, justru malah berpeluang.

"Dengan kedok PPDB online, disitu ada yang bermain. Sehingga aset SDM anak-anak kita, walimurid kita, tidak memiliki kesempatan. Kita paham ada isu uang disana, puluhan juta mengalir," kata Supriyo.

Masih kata Supriyo, pihaknya menerima informasi, salah seorang siswa dari luar Kota Kediri bersedia membayar uang hingga Rp 25 juta jika bisa masuk di salah satu sekolah SMA Negeri favorit di 'Kota Tahu'. Untuk itu, mereka mendesak seluruh sekolah memajang hasil PPDB secara transparan.

Para aktivis IPK juga mempertanyakan iuran sekolah berupa uang gedung yang dipungut berdasarkan surat edaran komite sekolah. Mereka khawatir, terjadi double atau ganda RAB dalam pembangunan gedung. Mengingat, pemerintah daerah (pemda) setempat juga menggelontor beberapa dana hibah maupun bansos untuk perawatan gedung.

"Iuran komite kenapa menjadi pijakan. Karena yang namanya iuran sukarela tidak bersifatnya terus menerus atau kontineu setiap tahun. Lalu apakah ada pertanggung jawaban secara yurisdiksi denganc cara dipajang di sekolah, dana tersebut digunakan untuk apa saja," imbuh Priyo.

Pihaknya kembali mencontohkan adanya iuran sekolah bersifat memberatkan di salah satu SMA Negeri di Kota Kediri. Dimana, ada salah seorang siswa baru yang sudah diterima dalam PPDB diminta untuk membayar uang sebesar Rp 2.500.000. Apabila satu pelajar dipungut Rp 2.500.000, maka total anggaran uang gedung yang terkumpul dari seluruh siswa tentu jumlahnya sangat besar.

Pelajar tersebut kini mengalami kesulitan untuk membayar karena belum memiliki uang. Orang tuanya yang bekerja sebagai seorang pemulung dan tukang tenun terpaksa mencari pinjaman uang. Saat ini, IPK berusaha mendalami kasus tersebut untuk mencari barang bukti surat edaran iuran dan rincian penggunaan dari iuran tersebut.

"Kami akan melakukan proses ajudikasi maupun gugatan resmi apabila ada surat dari sekolah yang tidak ada payung hukumnya. Karena, apabila pungutan tersebut dilakukan oleh ASN tentu adalah tindak pidana korupsi. Sementara apabila dilakukan oleh pihak swasta bisa disebut pungutan liar, pemerasan atau bisa juga penggelapan," ancam Priyo.

Untuk itu, para aktivis IPK mendesak UPTD Cabdin Propinsi Jatim di Kediri yang membawahi kota dan kabupaten Kediri membekukan komite sekolah. Menurutnya, komite sekolah yang sudah terbentuk saat ini tidak memiliki sangkut paut dengan propinsi. Begitu juga dengan dewan pendidikan. Tuntutan lainnya yaitu mengembalikan kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke daerah untuk meniadakan segala bentuk iuran yang memberatkan wali murid.

Setelah melakukan orasi secara bergiliran, akhirnya perwakilan massa diizinkan masuk untuk berdialog dengan pihak UPTD Cabdin Provinsi Jatim. Mereka ditemui langsung oleh Kepala UPTD Cabdin Provinsi Jatim di Kediri, Trisilo Budi. Perwakilan massa kemudian menyampaikan beberapa poin tuntutannya tersebut.

Menjawab tuntutan pendemo, Trisilo berjanji menampung seluruh aspirasi dan akan menindak lanjuti. Langkah pertama yang ditempuh adalah mengundang seluruh kepala SMA dan SMK di bawah lingkup UPTD Cabdin Provinsi Tim untuk membahas secara bersama-sama.

"Terkait tuntutan demo, pada prinsipnya kami wadahi dulu, maka yang penting kita rapatkan dengan kepala sekolah, komite sekolah dan dewan pendidikan. Kembalikan kewenangan SMA/SMK ke Propinsi. Tetapi prosesnya akan kita laporkan ke propinsi," jelasnya.

Sementara mengenai pendidikan gratis, kata Trisilo, pada prinisipnya Provinsi Jawa Timur akan memenuhi pendidikan gratis. Salah satunya, terobosan Pemerintah Kota Kediri membantu meringankan biaya pedidikan di Kota Kediri yaitu, dengan bantuan seragam sekolah gratis.

"Perlu diketahui, kebutuhan sekolah itu tidak kecil. Untuk menciptakan kualitas pendidikan yang bagus, anak yang pandai, maka diperlukan dana yang besar. Satu contoh untuk meningkatkan kualitas guru, maka gurunya berkualitas, otomatis dalam mengajak baik dan outputnya, anak didik kita juga mutunya meningkat," jelasnya.

Masih kata Trisilo, untuk tuntutan penghapusan iuran uang gedung, pihaknya juga akan menindak lanjutnya. "Tuntutan uang gedung di sekolah akan berkurang, bahka tidak ada. Kalau ada itupun, karena ada kesepakatan besarama," terusnya.

Sedangkan ihwal desakan pembubaran komite sekolah, Trisilo mengaku, komite sekolah tidak bisa bisa dibubarkan, kareana berdiri atas dasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 75 Tahun 2016. Dimana, komite sekolah harus ada di sekolah. Adapun fungsinya adalah membantu kepala sekolah dan membantu meningkatkan kulitas pendidikan dan memajukan pendidikan.

"Kalau pembubaran komite sekolah, tidak mungkin dilakukan karena ada dasarnya. Namun, apabila ada oknum yang melakukan tidakan yang tidak benar, maka bisa diperbaharui dengan pemilihan komite baru," jlentrehnya.

Para aktivis juga menyadari bahwa peralihan kewenangan pengelolaan SMA dan SMK ke daerah adalah hal yang sulit karena ada aturan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang memayungi. Mengingat, ada dua kota di Jawa Timur yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK), ternyata putusan MK menolak.

Untuk itu, hal yang bisa dilakukan sekarang ini oleh UPTD Cabdin Propinsi Jawa Timur di Kediri adalah membekukan komite sekolah dan dewan pendidikan yang dianggap sebagai 'stempel' pungli guna mengurangi beban walimurid menghadapi tingginya biaya pendidikan. [nDol]




Komentar : 133
jual Belt Conveyor Rubber di Pontianak
14 Juli 2018 - 10:17:05 WIB
thanks atas share informasinya semoga bertambah lagi ilmunya

sewa laptop
14 Juli 2018 - 10:23:18 WIB
terimakasih atas informasinya

jual hijab online
14 Juli 2018 - 13:35:32 WIB
Terimakasih atas informasi artikelnya menarik sekali

distributor Belt Conveyor Rubber di Samarinda
14 Juli 2018 - 13:41:40 WIB
artikelnya sudah bagus, di tunggu update terbarunya terimakasih

butik baju import partaian bal
14 Juli 2018 - 14:33:36 WIB
sangat memuaskan sekali artikelnya sangat mudah untuk di pahami

supplier Belt Conveyor Rubber di Papua
16 Juli 2018 - 10:21:24 WIB
infonya sangat menarik bos

harga Belt Conveyor Rubber di Medan
16 Juli 2018 - 13:52:15 WIB
saya berterimakasih karena website ini selalu memberikan hal menarik kepada kami

distributor Belt Conveyor Rubber di Manado
17 Juli 2018 - 09:43:33 WIB
saya berterimakasih karena website ini selalu memberikan hal menarik kepada kami

Belt Endless di Balikpapan
17 Juli 2018 - 13:37:15 WIB
web site yang sangat menarik dan banyak artikel bermanfaat

jual genset lovol di Palembang
18 Juli 2018 - 09:52:36 WIB
infonya sangat menarik bos

<< First | < Prev | 1 | 2 | 3 | ... | 14 | Next > | Last >>

Isi Komentar :

Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)