I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Pemerintahan

40 % PNS di Indonesia Tak Kompeten

Kamis, 22 Maret 2012 - 13:36:25 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pemerintahan - Dibaca: 764 kali

Kediri,m8nTera=Sekitar 40 persen dari jumlah total Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia sebanyak 4,7 juta dinyatakan tidak memiliki kompetensi di bidangnya. Sehingga, lebih dari 1,8 juta PNS tersebut terancam dipensiun dini.
 
Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mempersiapkan draf kebijakan pension dini PNS tersebut. Disisi lain, menteri keuangan juga mengukur beban fiskal yang akan dikeluarkan sesuai kemampuan keuangan Negara
 
Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Eko Prasojo, usai menghadiri Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Kediri tahun 2012 di Hotel Lotus, Jalan Jaksa Agung, Kota Kediri mengatakan, ada dua item tes kompetensi yang bakal diberikan. Yaitu, uji kompetensi dasar dan uji kompetensi bidang. Kompetensi dasar terkait dengan karakter individu, kompetensi minimal orang menjadi PNS, menjadi pelaksana pemerintahan.
 
“ Kompetensi dasar juga berkaitan bagaimana seorang PNS menjadi policy maker, atau pelaksana. Misalnya, berintegritas bagus dan kemampuan dalam menghitung relative, serta menganalisir secara bagus. Katanya, banyak PNS yang tidak memenuhi unsure-unsur itu,” ungkap Eko Prasojo, Rabu (21/03/2012). Di Kemenpan sendiri, sebut Eko, ada 500 PNS yang sudah dinyatakan tidak memenuhi standar kompetensi di bidangnya
 
“ Tahapan akan kita lakukan uji kompetensi dulu, setelah kebijakan itu dibuat. Kami khawatir, jika tanpa uji kompetensi, malah justru yang terbaik minta pensiun dini. Kita bagi, layak, kurang layak dan tidak layak. Yang layak tetap dipertahankan, kurang layak kita upgrade dan yang tidak layak kita berikan pilihan untuk pension dini,” terangnya
 
Katanya, demi menuju profesionalisme birokrasi, gaji PNS akan tingkatklan. Sementara konsekuensinya, Negara hanya akan mengeluarkan uang untuk pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang sudah ditentukan.
 
“ Problem birokrasi kita adalah jumlah banyak, kompetensi tidak memadai. Pelan-pelan gajinya kita perbaiki, untuk sampai kesana Kita harus tahu profilnya seperti apa.  Gaji ditingkatykan, kinerjanya diukur. Jadi, kita membayar orang sesuai kompetensi dan kinerja. (nDOl)




Komentar : 0

Isi Komentar :

Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)