I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Pemerintahan

Mahasiswa Kediri Tuntut Pembatasan Pasar Modern

Senin, 04 Juni 2012 - 16:56:21 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pemerintahan - Dibaca: 788 kali

Kediri,m8nTera=Maraknya pasar modern di Kota Kediri menuai protes dari kalangan mahasiswa. Senin (04/06/2012), ratusan aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kota Kediri menggelar aksi unjuk rasa menuntut pembatasan pasar modern. 

Aksi berlangsung di depan Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri. Mahasiswa juga menyoroti beberapa persoalan lain diantaranya, skandal kasus penerimaan 231 Pegawai Tidak Tetap (PTT) Dinas Pendidikan Kota Kediri tahun 2009 yang 'ngendon' di Polres Kediri Kota tanpa kejelasan, serta peningkatan fasilitas pendidikan di Kota Kediri. 

" Pemerintah Kota Kediri harus membatasi adanya pasar modern. Sebab, dengan adanya pasar modern, maka dapat mematikan pasar tradisional. Kemudian, kasus penerimaan PTT tahun 2009 harus segera dituntaskan, " tegas Muhammad Khoirudin, orator aksi. 

Aksi unjuk rasa ratusan mahasiswa ini ditemui oleh Sekretaris Kota (Sekkota) Kediri Agus Wahyudi. Pihaknya berjanji, akan melakukan pengaturan terhadap pasar modern. Sehingga, tidak mematikan sektor pasar tradisional. Pemkot juga akan meningkatkan fasilitas pendidikan untuk peningkatan prestasi pendidikan di Kota Kediri. 

Aksi berlangsung damai. Mahasiswa membentangkan poster dan spanduk berisi tuntutan mereka. Sementara selama aksi berlangsung, mendapat kawalan ketat dari aparat kepolisian Polres Kediri Kota.

Seperti sudah diberitakan, skandal penerimaan PTT illegal Disdik Kota Kediri 2009 itu sempat menyeret sembilan oknum DPRD setempat. Mereka Ketua DPRD Wara Reni S Pramana, Wakil Ketua Sholahudin Fatkhurrohman, Nurdin Hassan, Muhaimin, Adrian Sayugo, Sriana, Ni Made dan Huda Salim. Bahkan, mereka sudah dimintai keterangan secara maraton oleh penyidik. 

Sementara, ke-231 PTT yang ditempatkan di sekolah-sekolah di Kota Kediri sendiri sampai saat ini mereka belum pernah menikmati gaji. Padahal, ketika diangkat menjadi PTT mereka sudah mengeluarkan uang berkisar antara Rp 20-35 juta. Tetapi ironisnya, meski sudah ditipu, tetapi mereka tetap bekerja tanpa bayaran dan tidak bersedia memberikan keterangan secara gamblang kepada polisi. (nDol)




Komentar : 0

Isi Komentar :

Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)