I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Hukum & Kriminal

Korupsi Jembatan Brawijaya Kediri Terancam Mentah

Sabtu, 23 Februari 2013 - 13:01:06 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum & Kriminal - Dibaca: 1221 kali

Kediri,m8nTera=Penyidikan dugaan korupsi mega proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kota Kediri oleh tim Tipikor Polres Kediri Kota terancam mentah kembali. Penyebabnya, sampai saat ini, kepolisian belum berhasil menemukan kerugian Negara sepeserpun.
 
Hal itu diakui oleh Kapolres Kediri Kota AKBP Ratno Kuncoro, jika Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sampai saat ini belum melakukan tindakan audit. Padahal, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan menghitung dugaan kerugian Negara kepada lembaga pemerintah non kementerian Indonesia itu.
 
Sementara, proses penghitungan internal yang sempat dilakukan oleh penyidik Tipikor Polres Kediri Kota belum membuahkan hasil. Kendati sudah mengerahkan sebanyak 13 orang penyidik terbaik, tetapi mereka tidak memiliki kemampuan khusus untuk menghitung secara detail
 
“ Untuk bisa dikatakan korupsi, harus ada audit dari BPKP. Mereka adalah yang akan mengeluarkan rekomendasi secara resmi. Percuma, penyidik melakukan penghitungan karena tidak bisa dijadikan pedoman yang sah. Selain itu, untuk menghitung secara detail pada proyek tersebut, harus seseorang yang ahli di bidangnya,” kata Kapolres AKBP Ratno Kuncoro, Jumat (22/02/2013)
 
Dari sudut pandang hukum, delik korupsi sendiri secara garis besar harus memenuhi empat unsur sebagai berikut. Antara lain, perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau saranan, memperkaya diri sendiri orang lain atau korporasi dan menrugikan keuangan Negara. Ini tercantum dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001.
 
Disisi lain, Polres Kediri Kota nampaknya mulai lembek. Ini terlihat dari rencana kepolisian “melepas” kembali tersangka lain yang sebelumnya dikurung di sel tahanan Mapolres Kediri Kota. Yaitu, Ketua Panitia Lelang Wijanto. Polisi sepertinya akan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan Wijanto.
 
Padahal, sebelumnya, Polres Kediri Kota juga tidak menahan tersangka utama, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kasenan. Dia hanya diwajibkan absen setiap Senin dan Kamis.
 
Apabila Wijanto benar-benar dilepas, penyidik Tipikor tentunya akan mendapat tantangan baru. Sebagaimana pernyataan Kapolres, saat melakukan upaya pehanan terhadap yang bersangkutan karena dikhawatirkan melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan mengulangi perbuatannya.
 
Serta yang tidak kalah pentingnya, bisa mempengarhui saksi lainnya, sehingga mengaburkan proses pembuktian. Namun kali ini, Kapolres beralasan, pihaknya tidak ingin jatah masa penahanan terhadap keduanya habis, sebelum proses penyidikan selesai.
 
Kendati banyak tantangan, namun Kapolres berjanji tetap akan menuntaskan dugaan kasus korupsi mega proyek bernilai Rp 71 miliar itu, sebelum Pemilihan Walikota (Pilwali) Kediri digelar, Agustus mendatang.
 
Penyidik Tipikor kini tengah memilah-milah tumpukan dokumen sebanyak 1 mobil box yang disimpan di ruang Aula Polres Kediri Kota. Dokumen itu adalah hasil penggeledahan dari kantor PT Surya Graha Semesta (SGS) di Siroarjo, selaku rekanan pekerjaan, yang memperoleh sub kontrak dari PT Fajar Parahyangan, pada Kamis (21/02/2012) kemarin.
 
Selain menemukan sejumlah dokumen sub kontrak kerjasama antara kedua perusahaan kontraktor itu, penyidik juga mendapati beberapa lembar dokumen berisi banyak jenis stempel yang disinyalir milik sejumlah perusahaan jasa, toko maupun kontraktor.
 
“ Kami akan melakukan pengecekan langsung ke masing-masing toko atau perusahaan jasa pemilik stempel ini. Akan kami mintai keterangan ada dan tidaknya keterkaitan dengan PT SGS. Jika ada indikasi pelanggaran, tentunya akan dijadikan alat bukti untuk menentukan tindak pidananya,” pungkas Kapolres. (nDol)