I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Hukum & Kriminal

* Korupsi Jembatan Brawijaya, Ketua DPRD Diperiksa di Ruang Kapolres

Rabu, 13 Maret 2013 - 06:51:09 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum & Kriminal - Dibaca: 1289 kali

Kediri,m8nTera=Ada perbedaan perlakukan terhadap Ketua DPRD Kota Kediri Wara Sundari Reni Pramana. Kakak kandung politisi PDI Perjuangan Pramono Anung Wibowo itu menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan mega proyek pembangunan Jembatan Brawijaya Kediri di ruang kerja Kapolres Kediri.

Berbeda dengan para saksi lainnya. Mereka biasanya dimintai keterangan di ruang Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Kediri Kota. Bahkan, Wakil Ketua DPRD Nurudin Hassan dan Sholahudin Faturrahman juga diperiksa di ruang Tipikor, sebagaimana saksi yang lain


Kasubbag Humas Polres Kediri Kota AKP Surono beralasan, Ketua DPRD Wara S Reni Pramana diperiksa di ruang Kapolres, karena fasilitas air condisioner (AC) di ruang Tipikor mati. Tetapi, dia menolak ada perbedaan perlakukan kepada kakak kandung Pramono Anung tersebut.


Ketua DPRD Wara S Reni Pramana sedianya dimintai keterangan, pada Senin (11/03/2013) kemarin. Tetapi, yang bersangkutan mangkir dari panggilan. Alasannya, perempuan yang menjabat Ketua DPC PDI Perjuangan itu sedang mengikuti Bimbingan Teknik (Bimtek) di Surabaya. Sehingga, Wara S Reni Pramana, diperiksa hari ini.


Kapolres AKBP Ratno Kucoro mengatakan, pemeriksaan terhadap Ketua DPRD seputar proses pengusulan anggaran proyek Jembatan Brawijaya sesuai kontrak Rp 66 miliar. Kemudian mekanisme pembentukan bandan anggaran (Banggar) hingga sidang paripurna DPRD


" Dua wakil ketua kemarin juga sudah kita mintai keterangan, mereka tidak menganggap bahwa surat yang ditandatangani adalah bentuk persetujuan, tetapi dianggap surat biasa.Nanti kita tanyakan sejauh mana, surat itu bisa untuk mencairkan anggaran," terang Kapolres AKBP Ratno Kuncoro.


Sebagaimana diberitakan, beredar surat persetujuan dalam bentuk memorandum of understanding (MoU) Jembatan Brawijaya pada tahun 2010 yang diduga palsu. Ketua DPRD Wara S Reni dalam pernyataannya menyatakan bahwa surat itu palsu dan tanda tangannya berupa scanner.
(nDol)