I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Hukum & Kriminal

Korupsi Jembatan Brawijaya Lama Ngendon, IJS Minta Audiensi dengan Polda Jatim

Kamis, 13 Juni 2013 - 18:07:08 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum & Kriminal - Dibaca: 1733 kali

Kediri,m8nTera=Indonesia Justice Society (IJS) prihatin penanganan kasus dugaan korupsi mega proyek Jembatan Brawijaya Kota Kediri di Polda Jawa Timur. Pasalnya, setelah kasus itu ditarik ke polda, awal April lalu, hingga kini belum ada perkembangan yang berarti. Untuk itu IJS berniat meminta kesempatan audiensi dengan polda.

" Setelah ada pergantian Kapolda baru, kami menaruh harapan besar. Kami akan mengirimkan surat audiensi ke sana," ujar koordinator IJS Kediri Mahbuba, Kamis (13/6/2013)

Surat permintaan audiensi tersebut, kata Mahbuba, sudah dibuat. Saat ini, IJS hanya tinggal menunggu kelengkapan lampiran pada surat itu yakni, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) mega proyek Jembatan Brawijaya Kediri dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2012

" Kami sudah meminta LHP BPK tahun 2012 ke Jakarta. Sampai saat ini, kami terus melakukan koordinasi. BPK berjanji akan memberikan laporan hasil audit itu, pada bulan ini. Setelah itu akan kita pelajari, lalu kami kirimkan surat audiensi ke Polda Jatim," terang Mahbuba.

Mahbuba menambahkan, IJS menyayangkan upaya penanganan yang dilakukan Polda Jatim. Hanya karena menunggu hasil audit BPKP, sampai saat ini kasus tersebut berjalan di tempat. Padahal, kata Mahbuba, sudah terlihat adanya kerugian Negara dan mark up proyek

Namun, imbuh Mahbuba, IJS menyadari hal tersebut. Sebab, kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya kental nuansa politik. Selain itu, jarak tempuh Kediri-Surabaya yang relatif jauh, membuat komunikasi antara para aktivis IJS dengan Polda Jatim tidak seintensif dengan Polres Kediri Kota.

" Kenapa kasus itu tidak segera diselesaikan, yang jelas ada unsur politik. Itu adalah salah satu bahan audiensi kita nanti. Termauk pemanggilan Walikota Kediri. Sudah dua kali pemanggilan, tetapi belum bisa hadir," tegas Mahbuba.

Sebagaimana sudah diberitakan, kasus dugaan korupsi Jembatan Brawijaya Kediri semula ditangani Polres Kediri Kota. Saat itu, kepolisian telah menetapkan tiga orang tersangka masing-masing Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kasenan, Ketua Panitia Lelang Wiyanto, dan Fajar Purna Wijaya, seorang pengusaha, yang juga kerabat Walikota Kediri Samsul Ashar.

Namun, dalam perjalanannya kasus pembangunan Jembatan Brawijaya yang menelan anggaran APBD sebesar Rp 66 Milyar tersebut, akhirnya ditarik ke Polda Jatim, pada awal April lalu. Penarikan kasus itu, berlaku untuk seluruh kasusnya. Proses penarikan akan dimulai dengan pemilahan bukti-bukti, dan apa yang sudah dikerjakan di Polres Kediri Kota.

Dalam kasus ini,penyidik Polres Kediri Kota menenggarai adanya dugaan kesalahan prosedur. Diantaranya mengenai prosedur persetujuan perencanaan anggaran, dugaan kesalahan proses lelang serta pelimpahan pengerjaan proyek. (nng)