I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Masyarakat

* Tuntut Penutupan Tambang Liar Warga Kaki Gunung Klotok Kembali Bergolak

Jumat, 21 Juni 2013 - 14:26:57 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Masyarakat - Dibaca: 692 kali

Kediri,m8nTera=Masyarakat di kaki Gunung Klotok, tepatnya di Dusun Kasihan, Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri kembali bergolak. Mereka mengepung kantor balai desa setempat untuk mempertanyakan penutupan tambang liar di wilayahnya.

" Kami berasal dari perwakilan warga, serta lembaga dusun yang kebetulan ada di sekitar galian c bermasalah. Keinginan kami, kedepan masalah galian mohon ditutup total," tegas Antok, selaku koordinator aksi, Senin (17/6/2013)

Sedikitnya, ada 30 warga yang datang menggeduruk Kantor Balai Desa Manyaran. Mereka meminta audiensi dengan pihak desa ihwal proses penutupan tambang liar yang sudah meresahkan. Namun, kata Antok, sejak aksi yang pertama, hingga hari ini, tanpa ada hasil.

" Hasilnya masih nol. Sebenarnya hari ini, kami menindaklanjuti aksi sebelumnya. Tetapi kenyataanya, dari desa hanya bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat. Tanpa ada hasil yang berarti," kecam Antok dengan nada tinggi.

Apabila pihak desa tidak mampu menutup, maka masyarakat mengancam akan menutup paksa. Bahkan, mereka tidak akan mempedulikan resiko bentrokan dengan pengembang. Sebab, masyarakat sudah kesal dengan pengembang yang sudah nekat beraktivitas, kendati ada surat penutupan sementara dari pemerintah daerah(pemda)

Terpisah, Kepala Desa Manyaran Tukijan mengakui, pihaknya tidak mampu menutup tambang liar di desanya. Pasalnya, pihak desa tidak memiliki kewenangan. Sementara penutupan hanya bisa dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri sebagai pemangku wilayah.

" Kapasitas dari pemerintah desa hanya bisa melapor ke Pemkab Kediri. Karena sudah kami laporkan, maka tanggung jawab ada di pemkab," jelas Tukijan, ditemui di kantornya.

Tukijan mengakui, jika Satpol PP Kabupaten Kediri sudah menerbitkan surat perintah penghentian pertambangan sementara. Pihak desa, sebagai perangkat pemerintahan, sudah mensosialisasikan surat tersebut melalui LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa). Namun, beberapa hari terakhir, masih ada aktivitas pertambangan.

" Surat perintah penghentian sementara dari Satpol PP sudah kami sosialisasikan, termasuk melalui LPMD. Ternyata, beberapa hari ini masih ada aktivitas. Artinya, aspirasi warga memang kurang tersalurkan. Sehingga mereka mempertanyakan proses itu," aku Tukijan, memaklumi pergolakan warganya

Kendati tidak mampu menutup, namun Tukijan mengungkapkan, pihaknya sudah berbuat banyak untuk menindaklanjuti aspirasi warganya. Hal itu dapat dibuktikan dengan beberapa kali agenda forum rembuk desa membahas masalah galian liar.

" Pihak desa melakukan beberapa kali forum rembuk desa. Dimana ada tiga kesepakatan yang diperoleh. Satu mengenai penjualan atas aset desa yang diakui dalam forum. Yaitu, sebanyak 130 rit tanah dan 40 rit batu gebal, meskipun belum ada penyelesaian karena ada tarik menarik harga," beber Tukijan

Ditambahkan Tukijan, kesepakatan kedua mengenai, sebagian perbaikan fasilitas jalan raya yang selama ini telah dilewati kendaraan pertambangan. Meskipun, imbuh Tukijan, juga belum ada kesepakatan dengan warga. Dan yang terakhir soal ijin pertambangan

" Sebenarnya pihak pengembang sudah mengajukan ijin sejak 8 bulan lalu. Saat itu, memang kepala desa memberikan rekomendasi atas nama Sarjono, dan pak Camat juga sudah pernah menandatanganinya. Namun, ijin sendiri ada ditingkat kabupaten," aku Tukijan.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri telah menyatakan aktivitas pertambangan tersebut adalah illegal. Pemkot melalui Kantor Pelayanan Perijinan (KPP) setempat meminta agar tambang dihentikan, karena merusak lingkungan.

Pemkot memiliki andil besar untuk menghentikan aktivitas pertambangan tersebut, karena lokasinya berada di perbatasan antara kota dan Kabupaten Kediri. KPP bahkan menegaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batu Bara, jika aktivitas itu melibatkan dua wilayah izinnya harus dari Provinsi Jawa Timur. Sementara jika melibatkan dua provinsi izinnya harus dari pusat. (nng)




Komentar : 0

Isi Komentar :

Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)