I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Pemerintahan

1,5 M Pendapatan Parkir di Kota Kediri Menguap

Rabu, 17 Juli 2013 - 12:29:20 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Pemerintahan - Dibaca: 727 kali

Kediri,m8nTera=Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Kediri kembali disoroti kalangan DPRD setempat. Pendapatan parkir hingga miliaran rupiah menguap begitu saja. Bahkan, sebagian besar masuk ke kantong pribadi oknum petugas.

Buruknya kinerja Dishubkominfo tersebut terkuak berdasarkan rapat bersama Komisi B DPRD, bagian hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dan Dishubkominfo. Wakil rakyat menuntut Dishubkominfo memperbaiki kinerjanya serta meniadakan segala bentuk praktek penyalahgunaan wewenang dalam mengeruk Pendapatan Asli Daerah (PAD)

" Volume kendaraan di Kota Kediri ini sedemikian banyaknya. Ini bisa diketahui pada jam-jam tertentu sejumlah titik jalan macet. Apalagi momen ramadan seperti sekarang ini, lalu-lintas sangat padat. Orang berlibur maupun berbelanja ke mall. Seharusnya pendapatan dari sisi parkir juga meningkat," desak Ni Made Susilawati, anggota Komisi B DPRD

Fraksi PDI Perjuangan itu menganggap pendapatan parkir senilai Rp 155 juta setahun sangat kecil, tidak relevan dengan volume kendaraan di Kota Kediri. Dia meminta Dishubkominfo dapat meningkatkan PAD dari sektor parkir kendaraan tersebut. Sebab, dirinya yakin, banyak pendapatan yang justru masuk ke kantong pribadi oknum.

" Saya pernah memancing dengan menukar uang nominal Rp 50 ribu kepada seorang juru parkir (jukir). Ternyata, uang pecahan seribuan banyak sekali. Saya tanya panen ya? Lama kelamaan dia tahu, karena saya sering makan di Depot Wilis," sindir Ni Made, menceritakan pengalamannya memancing seorang juru parkir yang berbuat curang

Pemkot Kediri memberlakukan parkir berlangganan untuk seluruh masyarakatnya. Pembayaran parkir dilakukan melalui heregistrasi kendaraan tahunan. Kantor Samsat memotongkan biaya parkir berlanggaran untuk kemudian distor ke kas daerah menjadi PAD.

Penguapan pendapatan sektor parkir diakui Kepala Dishubkominfo Mohammad Ivantoro. Menurutnya, hal itu disebabkan kerjasama parkir berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri yang telah diputus. Sehingga banyak pendapatan non berlangganan yang susah dikelola

" Persoalan menguap sepertinya kurang tepat. Menurut saya lebih pas penurunan pendapatan parkir, setelah pemutusan kerjasama dengan Pemkab Kediri. Di Kota Kediri ini ada dua sistem parkir berlangganan dan non berlangganan. Dulu pendapatan parkir berlangganan luar kota mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Sekarang kita diberi target Rp 155 juta per tahun, atau turun sebesar Rp 1,3 miliar per tahun," jelas Ivantoro

Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu mengakui, jika sebagian pendapatan parkir masuk ke kantong pribadi anak buahnya. Sebab, dia pernah membuktikan secara langsung kinerja buruk bawahannya tersebut

" Saya menyuruh orang untuk mengamati satu lokal lahan parkir. Sehari bisa mendapatkan pemasukan hingga Rp 300 ribu. Bisa dibayangkan untuk seluruh wilayah Kota Kediri. Bahkan, karena besar pendapatan parkir itu, seseorang bahkan berani menyewakan atau menjual ke orang lain. Misalnya, dari pendapatan Rp 300 ribu itu disetor Rp 100 ribu sebagai biaya sewa, dan selebihnya Rp 200 ribu menjadi pendapatan bersih penyewa," jelas Ivantoro

Persoalan pendapatan parkir, kata Ivantoro karena kelemahan sistem. Pihaknya berjanji akan segera memperbaiki. Selain itu, juga akan mempertimbangkan masukan kalangan DPRD untuk meningkatkan tunjangan jukir, guna meniadakan praktek buru "ngemplang" uang parkir.

 " Sistem yang kita benahi. Aturan kita benahi lagi. Termasuk rencana menambah tunjangan jukir. Memang selama ini pendapatan mereka relatif kecil. Mulai dari Rp 200-500 ribu per bulan. Besar pendapatan disesuaikan dengan banyak dan sedikitnya volume kendaraan di suatu lahan yang mereka jaga," pungkas Ivantoro. (nng)Kediri,m8nTera=Kinerja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Kediri kembali disoroti kalangan DPRD setempat. Pendapatan parkir hingga miliaran rupiah menguap begitu saja. Bahkan, sebagian besar masuk ke kantong pribadi oknum petugas.

Buruknya kinerja Dishubkominfo tersebut terkuak berdasarkan rapat bersama Komisi B DPRD, bagian hukum Pemerintah Kota (Pemkot) Kediri dan Dishubkominfo. Wakil rakyat menuntut Dishubkominfo memperbaiki kinerjanya serta meniadakan segala bentuk praktek penyalahgunaan wewenang dalam mengeruk Pendapatan Asli Daerah (PAD)


" Volume kendaraan di Kota Kediri ini sedemikian banyaknya. Ini bisa diketahui pada jam-jam tertentu sejumlah titik jalan macet. Apalagi momen ramadan seperti sekarang ini, lalu-lintas sangat padat. Orang berlibur maupun berbelanja ke mall. Seharusnya pendapatan dari sisi parkir juga meningkat," desak Ni Made Susilawati, anggota Komisi B DPRD


Fraksi PDI Perjuangan itu menganggap pendapatan parkir senilai Rp 155 juta setahun sangat kecil, tidak relevan dengan volume kendaraan di Kota Kediri. Dia meminta Dishubkominfo dapat meningkatkan PAD dari sektor parkir kendaraan tersebut. Sebab, dirinya yakin, banyak pendapatan yang justru masuk ke kantong pribadi oknum.


" Saya pernah memancing dengan menukar uang nominal Rp 50 ribu kepada seorang juru parkir (jukir). Ternyata, uang pecahan seribuan banyak sekali. Saya tanya panen ya? Lama kelamaan dia tahu, karena saya sering makan di Depot Wilis," sindir Ni Made, menceritakan pengalamannya memancing seorang juru parkir yang berbuat curang


Pemkot Kediri memberlakukan parkir berlangganan untuk seluruh masyarakatnya. Pembayaran parkir dilakukan melalui heregistrasi kendaraan tahunan. Kantor Samsat memotongkan biaya parkir berlanggaran untuk kemudian distor ke kas daerah menjadi PAD.


Penguapan pendapatan sektor parkir diakui Kepala Dishubkominfo Mohammad Ivantoro. Menurutnya, hal itu disebabkan kerjasama parkir berlangganan dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kediri yang telah diputus. Sehingga banyak pendapatan non berlangganan yang susah dikelola


" Persoalan menguap sepertinya kurang tepat. Menurut saya lebih pas penurunan pendapatan parkir, setelah pemutusan kerjasama dengan Pemkab Kediri. Di Kota Kediri ini ada dua sistem parkir berlangganan dan non berlangganan. Dulu pendapatan parkir berlangganan luar kota mencapai Rp 1,5 miliar per tahun. Sekarang kita diberi target Rp 155 juta per tahun, atau turun sebesar Rp 1,3 miliar per tahun," jelas Ivantoro


Mantan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) itu mengakui, jika sebagian pendapatan parkir masuk ke kantong pribadi anak buahnya. Sebab, dia pernah membuktikan secara langsung kinerja buruk bawahannya tersebut


" Saya menyuruh orang untuk mengamati satu lokal lahan parkir. Sehari bisa mendapatkan pemasukan hingga Rp 300 ribu. Bisa dibayangkan untuk seluruh wilayah Kota Kediri. Bahkan, karena besar pendapatan parkir itu, seseorang bahkan berani menyewakan atau menjual ke orang lain. Misalnya, dari pendapatan Rp 300 ribu itu disetor Rp 100 ribu sebagai biaya sewa, dan selebihnya Rp 200 ribu menjadi pendapatan bersih penyewa," jelas Ivantoro


Persoalan pendapatan parkir, kata Ivantoro karena kelemahan sistem. Pihaknya berjanji akan segera memperbaiki. Selain itu, juga akan mempertimbangkan masukan kalangan DPRD untuk meningkatkan tunjangan jukir, guna meniadakan praktek buru "ngemplang" uang parkir.


 " Sistem yang kita benahi. Aturan kita benahi lagi. Termasuk rencana menambah tunjangan jukir. Memang selama ini pendapatan mereka relatif kecil. Mulai dari Rp 200-500 ribu per bulan. Besar pendapatan disesuaikan dengan banyak dan sedikitnya volume kendaraan di suatu lahan yang mereka jaga," pungkas Ivantoro. (nng)




Komentar : 0

Isi Komentar :

Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)