I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Hukum & Kriminal

* Sengketa Pilkada Kota Kediri Tim Hukum SAS Desak Anulir Putusan MK

Senin, 07 Oktober 2013 - 12:13:50 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum & Kriminal - Dibaca: 160255 kali

Kediri,m8nTera=Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di rumah dinasnya, Rabu (02/10/2013) malam lalu membawa 'angin segar' bagi Samsul Ashar-Sunardi (SAS)

Tim Hukum pasangan calon (paslon) walikota Kediri incumbent yang kalah dalam sidang gugatan sengketa Pilkada Kediri di MK beberapa waktu lalu itu hari ini menemui KPK. Tim Hukum SAS telah membeberkan informasi dan bukti indikasi kerlibatan Akil Mochtar dalam sengketa Pilkada Kota Kediri.

" Indikasi terjadi suap dalam sidang gugatan sengketa di Pilkada Kota Kediri. Tetapi detailnya mohon untuk sabar menunggu," ujar juru bicara Tim Hukum SAS, yang juga dari Solidaritas Pengacara Pilkada, Achmad Suryono, Jumat (04/10/2013)

Solidaritas Pengacara Pilkada meminta putusan sengketa pilkada di MK yang terindikasi adanya suap agar dianulir, termasuk keputusan menolak gugatan SAS atas hasil Pilkada Kediri, 29 Agustus 2013. Solidaritas Pengacara Pilkada telah mengirimkan broadcase (BC) ke sejumlah media massa dan masyarakat umum terkait desakan pembatalan putusan sengketa pilkada di beberapa daerah itu ke sejumlah media massa dan masyarakat umum.

Demikian isi BC yang diterima, Terkait penangkapan Akil Mochtar, kami selaku Kuasa Hukum sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Kediri menemui KPK, (Jumat, 4 Oktober 2013) untuk memberikan dukungan serta informasi dan bukti mengenai keterlibatan Akil Mochtar dalam kasus sengketa pilkada daerah lain, terutama kota Kediri.

Informasi yg kami berikan sangat penting dan kami yakini sangat berguna bagi Penyidik KPK dalam melakukan pengembangan terhadap kasus ini.  Selain Kota Kediri, bbrp daerah lainnya seperti Kota Palembang, Kabupaten Binjai dan bbrp daerah lainnya memiliki informasi yang serupa. Oleh karena itu kami:

1. Mendukung dan mendorong KPK untuk melakukan penyelidikan lanjutan terhadap kemungkinan adanya suap di sengketa pilkada daerah lain, selain Gunung Mas dan Lebak;

2. Mendorong adanya terobosan hukum terkait Putusan MK yang terindikasi suap untuk dibekukan atau dianulir hasil Putusan tersebut;

3. Melakukan evaluasi terhadap seluruh penyelenggaraan Pilkada langsung, dan perlunya untuk meninjau ulang konsepsi Pilkada Langsung;

4. Membuka posko solidaritas terkait dengan mafia sengketa pilkada, dan memohon kerelaan rekan-rekan dari daerah lain untuk bersama-sama membongkar kejahatan jika menemukan hal serupa.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, gugatan pasangan SAS terkait pelaksanaan Pilihan Walikota (Pilwali) Kediri, 29 Agustus 2013 lalu ditolak MK. Majelis hakim menganggap seluruh materi gugatan pihak SAS tidak terbukti menurut hukum. Dalam sidang putusan yang disiarkan langsung melalui website MK, Rabu (25/9/2013) siang.

Ketua Majelis Hakim MK Akil Muchtar menyatakan, dari bukti, saksi yang diajukan pihak pemohon yakni pasangan SAS, seluruhnya tidak memenuhi unsur adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan Abdullah Abu Bakar-Lilik Muhibah.

Sehingga MK tidak mengabulkan gugatan pasangan SAS dan menetapkan pasangan Mas Abu- Ning Lilik sebagai pemenang Pilwali Kediri. (nng)