I  
This is an example of a HTML caption with a link.
Home | Hukum & Kriminal

Kejaksaan Bidik Dugaan Korupsi Alkes RSUD Gambiran Kediri Senilai Rp 9,1 M

Kamis, 10 April 2014 - 12:45:54 WIB
Diposting oleh : Administrator
Kategori: Hukum & Kriminal - Dibaca: 3270 kali

Kediri,m9nTera=Dugaan korupsi pada proyek pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) senilai Rp 9,1 miliar di RSUD Gambiaran Kota Kediri, mulai dibidik pihak Kejaksaan negeri Kota Kediri. Sebab, proyek yang didanai APBD itu berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.

 
Informasi yang dihimpun menyebutkan, beberapa hari lalu isu tentang dugaan penyimpangan dan murk up anggaran Alkes di Rumah sakit plat merah itu, masuk ruang kerja tim penyidik Tipikor Kejaksaan Negeri  Kota Kediri. “Informasi itu sudah sampai di kejaksaan. Untuk mengecek kebenarannya, mungkin dalam waktu dekat akan dilakukan penyelidikan,” kata sumber diinternal Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Selasa (8/4).
 
Alkes senilai  lebih dari Rp 9,5 miliar, menurut sumber yang mengaku sudah cukup lama mengabdi sebagai seorang jaksa ini, diduga tidak sesuai spesifikasi (spek). Sehingga, indikasi  negara mengalamai kerugian sangat menguat.  “Dari data yang ada, negara telah dirugikan hingga mencapai miliaran rupiah,” ungkapnya.
 
Sayang, Ia enggan berkomentar lebih jauh, terutama  ketika ditanya siapa saja yang akan dimintai keterangan sekaligus yang  paling bertanggungjawab terkait persoalan tersebut. Dengan alasan belum dilakukan proses penyelidikan. “Nanti sajalah, ini kan belum dimulai penyelelidikannya,” jawabnya.
 
Sementara itu, sumber lain yang berhasil dikonfirmasi wartawan Koran ini. Dirinya  menduga bahwa barang Alkes yang saat ini berada di ruang laboratorium RSUD Gambiran, itu tidaklah orisinil. “Saya menduga, onderdeilnya itu banyak yang dipalsu, alias tidak sesuai spek.  Untuk membuktikannya sangatlah mudah. Tanyakan kepada panitia, spesifikasi barangnya apa. Saya berani taruhan, meraka tidak akan berani menyebutkan. Karena, saya sudah punya buktinya,” bebernya.
 
Menurut sumber yang mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan ini juga menguraikan alur dari dugaan korupsi Alkes. Yakni, bisa  jadi  karena  adanya fee atau komisi dengan begitu besar yang diberikan kepada oknum RSUD Gambiran, yang besaranya  mencapi 20 persen, dari nilai pagu, berakibat terjadinya mark up. “Saya berani ngomong, karena salah satu perserta lelang adalah saya sendiri. Sebelum ada  penentuan pemenang, saya mengundurkan diri. Alasan saya, selain fee-nya sebesar 20 persen, dikemudian hari pasti resikonya  juga sangat besar,” bebernya.
 
Sumber yang mengaku sepesialis dibidang Alkes ini menilai, lelang yang diselengarakan panitia pada Oktober 2013, hanyalah formalitas semata. “Artinya, siapa yang berani memberi fee besar kepada orang dalam, (oknum RSUD Gambiran -red)  maka dialah yang yang ditunjuk sebagi pemenang. Terus terang saya hanya berani memberi fee 3- 4 persen dari nilai pagu. Tapi dijamin aman dan tidak melanggar aturan,” jelasnya
 
Terpisah, kasi Intel Kejari Kota Kediri, Muslih SH, mengakui bahwa isu dugaan mark up  sudah didengar kejaksaan. Untuk itu, dirinya menjelaskan, upaya yang akan dilakukan lembaganya yaitu akan melakukan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) terlebih dulu. “Ya meski sudah mengantong sejumlah data, tapi kita masih perlu mengumpulkan data tambahan,” ujarnya singkat,.
 
Untuk diketahui, dalam daftar lampiran penyerahaan barang, pada nomor 028/22/419.80/2012, tertulis ada tujuh item barang, diantaranya, urine auto analyzer, merk siemens,  dengan harga Rp 902 juta, Chemistray auto analyzer (back up), merk Siemens, dengan harga Rp 1,7 miliar, hematology  merk Siemens, degan harga Rp 1,6 miliar, Immuno Chemistray auto analyzer merk Siemens, dengan harga Rp 2,5 miliar dan Chemistray auto analyzer merk Siemens dengan harga Rp 2,1 miliar.  Total keseluruhan yakni Rp 9,1 miliar.
 
Terpisah, Direktur RSUD Gambiran dr Fauzan Adhima, yang dikonfirmasi seputar persolaan tersebut, kembali mengatakan tidak tahu menahu. Justru Ia menuding, yang lebih mengetahui secara detail yaitu mantan direktur RSUD Gambiran (dr Sentot-red) . “Saya tidak tahu, soal itu. Yang lebih tahu itu adalah direktur lama, sebelum saya menjabat. Gimana saya mau menjawab, kalau tidak tahu. Jika dipaksakan menjawab iya kalau benar, kalau salah gimana,” ujarnya.
 
Ia mengaku, sejauh ini sudah melakukan upaya untuk menanyakan hal tersebut ke masing-masing bagian yang menangani proyek pengadan itu,  sekaligus yang bertanggungjawab, namun belum juga mendapatkan hasilnya. “Yang mereka berikan hanya laporan secara lesan saja, yang intinya sudah dilaksanakan sesuai aturan,” akunya. (rif)